Sejarah Desa

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Reformasi penyelenggaraan otonomi pemerintahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Inti dari reformasi penyelengaraan pemerintahan adalah adanya perubahan tatanan sistem pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik (good governance).

Desa adalah unit pemerintahan terbawah dalam struktur organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa desa pada hakekatnya merupakan gambaran riil kehidupan bangsa dan negara di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan agama. Apabila melihat kenyataan bahwa kurang lebih 70% penduduk tinggal di desa-desa, maka keberhasilan pembangunan masyarakat didesa akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal itu maka penyelengggaraan pemerintahan desa harus terus diupayakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, baik yang mencakup urusan  pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan yang menjadi kewenangan desa karena pelimpahan dari kabupaten/ kota, tugas pembantuan, maupun urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa (hasil pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat) yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMDaerah dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.

Secara subtansial RPJMDesa merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMDaerah dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang memuat arah kebijakan, keuangan desa strategi pembangunan desa, kebijakan umum yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMDesa ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJMDaerah Kabupaten Pati 2006-2011 dan Peraturan Bupati Pati No 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam penyusunan mempertimbangkan agenda-agenda pembangunan sebelumnya yang dirasa kinerja saat ini belum seluruhnya tuntas penyelesaian masalahnya seperti pendidikan, ekonomi, rakyat, kesehatan, infrasturktur,  lingkungan, kemiskinan, pengangguran, pemerintahan dsb.

 

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMDesa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati adalah sebagai upaya kongkrit untuk penyiapan dokumen perencanaan di tingkat desa dalam rangka pencapaian mewujudkan masyarakat desa yang bermartabat menuju masyarakat sejahtera yang beriman dan bertakwa.

Adapun tujuan penyusunan RPJMDesa tersebut adalah :

  1. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa kedalam program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 2015-2019
  2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan .
  3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

 

  1. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJMDesa ini berpedoman/ mengacu pada peraturan perundang-undangan yang meliputi :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Jawa Tengah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati 2006-2011;
  6. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa;
  7. Peraturan Desa Talun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.